NU Tetap Moderat

Membaca tulisan saudara M Kamil Akhyari (Benarkah NU Moderat?, 04/11/2009) sungguh menarik. Sebagai sesama kader muda NU dan pula putra Madura yang terkenal dengan basis ke-NU-annya, saya merasa perlu untuk turut memberikan konstribusi terkait problematika yang diangkat. Sebelumnya, dalam konteks ini kita perlu membedakan antara dukungan nadhliyin dengan NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang senantiasa menjadi “rujukan” bagi masyarakat, utamanya kalangan grass-root.

Sejauh pengetahuan penulis yang merupakan putra asli Bangkalan dan Pamekasan, permasalahan seputar jilbab merupakan “keluhan” orang tua yang merasa putra-putrinya mengalami degradasi moral terutama dalam hal berpakaian seiring derasnya arus informasi dan teknologi. Ini logis mengingat informasi memiliki efek yang dapat berkembang pesat. Dikarenakan informasi merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas manusia di mana kepribadian dan keberadaan kelompok dapat terbentuk. Mereka kemudian ”mengadu” kepada kiai yang notabene merupakan tokoh NU. Keluhan itu pun kemudian tentunya dirembug dan mencoba untuk disikapi. Jika demikian apakah NU tidak lagi jadi pengayom bagi yang ”tertindas”?

Bahkan di Bangkalan, penulis mengetahui sendiri, NU sebagai sebuah lembaga hanya mengeluarkan surat edaran berupa himbauan untuk memakai baju lengan dan celana panjang bagi putra dan berjilbab bagi putri, sedangkan perda (bukan raperda seperti yang diungkap saudara M Kamil Akhyari) belum ada. Bahkan himbauan ini seringkali disampaikan ulang oleh para kiai kampung lewat pengajian yang rutin dilakukan dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat terutama orang tua.

Lain Bangkalan, lain pula Pamekasan. Jika kemudian lahirnya Surat Edaran Bupati Nomor 450 Tahun 2002 tentang wajib jilbab bagi siswi dan karyawan pemerintah tidak lantas harus dibaca sebagai bentuk penindasan. Selama menempuh pendidikan menengah di kota Batik ini, penulis tahu dengan jelas bahwa peraturan itu hanya diperuntukkan bagi yang beragama Islam dan tidak berlaku bagi non-muslim. Selain itu, tidak ada bentuk ”perlawanan” dari masyarakat atau dengan kata lain ada persetujuan. Jika ini direspon positif maka akan sesuai dengan makna demokrasi menurut Abraham Lincoln (mantan presiden Amerika Serikat), demokrasi sejatinya adalah from people, by people and to people.

Lebih dari itu, wajib jilbab di Pamekasan hanya berlaku di jam sekolah dan kerja, sedangkan di luar jam tersebut peraturannya tidak berlaku. Artinya, NU melalui para tokohnya yang notabene merupakan ”tempat curhat” menjadi perantara antara rakyat dan pemerintah dan tidak lantas harus dibaca sebagai desakan atau paksaan. Bukankah menurut teori sederhana decision making process ala David Easton dan Gabriel A. Almond dalam ranah politik, sebelum keputusan dibuat input kebijakan mengakomodir masukan dari masyarakat yang tentunya bisa melalui non-governmental organizations yang dalam hal ini diwakili oleh NU.

Lalu dimana relevansi ”tuduhan” bahwa NU tidak memihak rakyat? Dimana pula justifikasi bahwasanya NU telah kehilangan sayap ke-Pancasila-annya. Secara organisatoris maupun individu di dalamnya, NU tidak pernah memaksakan karena yang terjadi hanya bentuk penyampaian ”keluhan” masyarakat sebagai ”amanah” khittah. Selain itu, permasalahan jilbab ataupun prostitusi tidak lantas harus kita baca sebagai perda syariah. Dimana letaknya? Bukankah peraturan tidak lahir dalam ruang hampa. Dia merupakan respon pihak legislatif terhadap suara masyarakat juga.

Bahkan jika harus dibaca dengan jeli maka akan didapati suatu kontradiksi dari tulisan saudara M Kamil Akhyari, dimana secara eksplisit beliau menulis NU harus menyelaraskan setiap detak jantung langkahnya dengan rel Islam, Al-Quran dan Hadist melalui pengejawantahan nilai-nilai ke-NU-an yaitu ta’adul (keadilan), tawazun (keseimbangan), tasamuh (keadilan) dan tawasut (moderat). Bukankah itu telah dilakukan NU? Perwujudan NU sebagai ”lembaga penampung aspirasi” rakyat tak resmi yang kemudian menghasilkan suatu peraturan (saya kurang setuju dengan sebutan perda syariah karena jauh sekali substansinya) yang tidak diskriminatif dan terbukti di lapangan. Untuk memperkuat argumen ini bisa kita lihat bagaimana ”kesepakatan” NU dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasarnya Pancasila sebagai sesuatu yang final. Ini dibuktikan dengan penolakan konsep khilafah dan gerakan terorisme sebagai ekses dari transnational movement secara tegas.

Dari kesemuanya itu, NU hingga detik ini dalam pandangan penulis tetaplah moderat sehingga menjelang Muktamar ke 32 mendatang di Makasar yang perlu dibenahi oleh lembaga ini menurut hemat penulis lebih pada bagaimana pemberdayaan sumber daya manusia NU secara lebih masif dan sporadis sesuai koridor ahlu as-sunnah wa al- jamaah tapi adaptif dengan perkembangan zaman sebagai amanah khittah. Ini akan berakibat space kaum nadhliyin untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara tetap terbuka bahkan bertambah. Semoga!

(Tulisan ini dimuat di KOMPAS JATIM edisi Jumat, 13 November 2009)

Busthomi

Pengurus PC IPNU Pamekasan 2004-2006

Staf Pengajar Ponpes Raudlatul Khaziny Bangkalan

Potensi Konflik dan Peran Pencegahanan Dini Pemerintah Yang Dipertanyakan

Indonesia pasca reformasi dimana ditandai dengan dibukanya ‘kran kebebasan’ yang terkesan ‘kebablasan’ justru membuat potensi konflik yang selama Orde Baru bersifat laten berubah menjadi manifes. Paling menyita perhatian dan upaya kita bersama tentunya adalah GAM. Konflik berkepanjangan selama 29 tahun itupun bisa diselesaikan dengan terwujudnya Perjanjian Helsinki di Bumi Serambi Mekkah pada 15 Agustus 2005 di awal pemerintahan duet SBY-JK. Saat itu, JK yang dikenal sebagai ‘the real president’ benar-benar mampu memainkan perannya. Perjanjian Helsinki sendiri ditandatangani di Finlandia pada 17 Juli 2005. Sementara pada 15 Agustus 2005 sendiri penandatanganan dihadiri Menkum dan HAM sebagai wakil pemerintah, Hamid Awaluddin, pimpinan GAM, Malik Mahmud dan Martti Ahtisaari, Ketua Dewan Direktur ‘Crisis Management Initiative’.

Tetapi damainya tanah rencong bukan berarti selesainya potensi konflik lainnya. Menurut catatan Kemendagri, setidaknya ada 4 daerah di Indonesia yang menyimpan potensi konflik besar seperti Aceh yakni di Papua, Poso (Sulteng), Maluku dan Maluku Utara. Untuk itu, pemerintah menerbitkan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang disertai Inpres Nomor 2 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagai acuan untuk mencegah dan menangani konflik.

Poin penting dari aturan itu adalah PENCEGAHAN. Derivasi dari hal itu maka dibentuklah kurang lebih 34 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kerukunan Umat (FKUB) di tingkat provinsi dan di level kabupaten/kota sebanyak 422 dan 428. Bahkan pemerintah juga membentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di 34 provinsi di Indonesia. Artinya upaya dini untuk mencegah sudah dilakukan pemerintah yang dilakukan sejak tahun 2006 sehingga aneh jika Ka BIN sekarang meminta dana triliunan rupiah untuk rekrutmen dan pembentukan intelijen daerah. Lalu untuk apa upaya sejak 2006 itu dilakukan kalau dianggap angin lalu, apalagi k(in)erja nya masih dipertanyakan karena ternyata banyak kasus konflik di daerah tetap terjadi bahkan bisa dikatakan kecolongan seperti di Sampang dan yang terbaru adalah kas Tolikara. Jangan-jangan tidak keliru jika publik menduga konflik sengaja dibiarkan atau bahkan diciptakan agar ada dalih kuat untuk mengucurkan dana.

Membaca bahwa perangkat pencegahan konflik sudah sedemikian lengkap sebenarnya memang publik tidak keliru jika mempertanyakan k(in)erja pemerintah akhir-akhir ini yang tidak mampu melakukan pencegahan dini konflik sosial seperti di Karubaga, Tolikara, Papua. Lebih miris lagi adalah, lebih terkenal bendera Israel daripada Merah Putih di wilayah kedaulatan hukum dan politik kita di sana. Peran aktif JK yang pada kasus Aceh sangat menonjol justru menjadi antiklimaks di era kedua beliau berduet dengan Jokowi. JK justru lebih banyak mejadi ‘trouble maker’ alih-alih menjadi ‘problem solver’ seperti saat berduet dengan SBY. Mulai dari kasus Toa Masjid, penggunaan bahasa Arab hingga terakhir soal kasus dwelling time dan program 35GW.

Minggu depan, potensi konflik menjadi krusial dikedepankan karena akan dilangsungkan perayaan agama (Islam) di salah satu daerah ujung timur Indonesia, Tolikara. Apakah pencegahan itu telah dilaksanakan, apakah Kominda beserta perangkat TNI, Polri serta aparat pemerintah setempat sudah menjamin keamanan dan kasus Idul Fitri Berdarah tak akan terulang? Jika kasus di Poso kemarin telah dilakukan penangkapan mengapa di Tolikara GIDI sebagai pemicu konflik tidak dibekukan organisasi kesekteannya dimana kaum Nasrani saja menganggap mereka ‘eksklusif ekstrem’ dan petingginya malah diundang ke istana? Mengapa untuk kasus Poso, petingginya tidak diajak makan siang juga agar berhenti berperangai buruk atau eksistensi mereka adalah sebuah kesengajaan agar bisa dipakai tatkala ada isu nasional besar menyerempet kaum elit lalu kaum alit dijadikan tumbal?

Maka, jika pemetaan potensi konflik laten sudah dilakukan pemerintah sejak 2006 dengan membentuk banyak forum, komunitas dan bahkan perangkat UU juga sudah ada, mengapa masih saja konflik berubah manifes dengan dampak negatif signifikan? Mengapa juga KaBIN baru justru meminta dana 3,6 Triliun rupiah untuk pencegahan? Permainan apa lagi ini? Apa jaminan pemerintah bahwa dengan dana sebesar itu 4 daerah potensi konflik akan damai seperti Aceh? Kemana aparat TNI,Polri, BIN dengan Kominda dan Forumnya itu tatkala kelompok OPM mengibarkan bendera bintang kejora sebagai bagian peringatan pemberontakan mereka di tanah berdaulat kita?

Betapa banyak perangkat aturan kita buat, forum kita bentuk dan komunitas kita inisiasi tentunya dengan dana tak sedikit, tetapi justru kita disuguhi konflik terus menerus dan tanpa solusi kongkrit aplikatif mampu mencegah sejak dini. Masihkah kita akan terus begini? Tidakkah kita berpikir apa sebenarnya akar dari konflik itu? Penanganan khas Jakarta Sentris ataukah di daerah sebenarnya hanya butuh ‘di-emong’ laksana anak nakal yang butuh perhatian sementara orang tua sibuk memperkaya diri dan berkutat dengan masalah mereka sendiri? Entahlah.

‪#‎SekedarBerbagi‬

MATARAM,
16 Agustus 2015
Pukul 19.18

MEMBACA (KEMBALI) SOSOK JOKOWI

Pak Jokowi itu sudah “dipilih” setidaknya sejak 2012. Ada semacam “tim khusus” yang memang mengawal. Ingat Indonesia itu negara besar tidak mungkin Jokowi di’lempar’ ke gelanggang tanpa adanya kawalan. Jikalau 10 bulan terakhir berjalan lambat itu karena adanya kekuatan oligarki parpol yang mengitarinya. Minimal beliau dikitari 3 kekuatan KMP (Kalla, Mega, Paloh).

Sebenarnya secara personal Jokowi itu “genuine”. Jika belum terlihat ada beberapa ALASAN yang mungkin bisa diajukan bukan untuk menjadi dalih semata tetapi lebih pada pembacaan realitas politik yang kemungkinan faktual.

PERTAMA, Jokowi itu “kagok” karena dari kelas walikota lalu menjadi RI-1 dan itu tidak begitu lama waktunya. Maka kesannya dan bisa jadi memang lemah “leadership”nya.

KEDUA, ini yang paling faktual dan bisa divalidasi, kekuatan oligarki parpol belum siap melepaskan cengkeramannya di politik nasional. Jokowi ini bisa jadi memang sebenarnya harus diakui, ada faktor “people power” yang mengantarkannya. Terlepas adanya “cyber team” yang bekerja intinya pertarungan politik selama Pilpres harus diakui pesaingnya kalah karna “cyber team”nya kurang bagus mengelola isu. Politik Aliran ala Clifford Geertz menurut saya sudah ‘obsolete’ tapi entah kenapa malah dipakai sbg bahan kampanye.

KETIGA, kekuatan oligarki parpol inilah yang membuat beberapa ‘kelompok profesional ahli” yang ingin dimasukkan Jokowi tidak terakomodir. Lobi JK, Mega dan Kalla waktu itu begitu kuat. Dalam sebuah kontestasi seorang kandidat yang jadi pastilah punya ‘hutang budi’. Niat awal Jokowi untuk tidak melakukan politik balas budi bisa dilihat dengan dimasukkan “tim dia sendiri” yang beberapa masuk, dan lebih banyak gagal. Saat reshuffle, kekuatan untuk menjaga PMS misalnya sangat kuat makanya dia aman, bahkan AB yang diajukan Jokowi justru kalah dengan DN yang diajukan JK.

KEEMPAT, apa yang dilakukan oleh RR misalnya menurut informasi yang masuk itu “direstui” oleh Jokowi. Maka beberapa menteri dari kekuatan oligarki parpol mulai “gerah” termasuk JK. Jokowi sedang melakukan “test the water” pada semua kekuatan untuk menguji siapa lawan siapa kawan di tengah memanasnya situasi politik yang berimbas pada sektor ekonomi.

KELIMA, inilah mengapa saya yakin kondisi ekonomi kita akan aman walau mengalami turbulensi cukup berarti mengingat kondisi global demikian adanya, dan pemerintahan Joko Widodo akan bisa lepas landas. Banyak pihak memprediksi soal “September Kelabu” padahal Jokowi mengatakan akan ada “September Ceria”. Saya melihatnya masuk RR dengan jurus Rajawali Kepretnya turut membantu Jokowi “memetakan” kekuatan di lingkup internalnya sembari di sisi lain ia juga membangun komunikasi dengan pihak ‘oposisi” apalagi kedua kandidat ini kan pada hakekatnya “tuan”nya sama. Bagi yang jeli tentu paham maksud kalimat ini.

Maka sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana publik jeli menangkap dan membaca “langkah strategis’ Joko Widodo ini sebagai sebuah manuver politik “senyap” yang khas. Jangan lupa negara kita itu ibarat sebuah perusahaan maka namanya adalah PT NKRI, terlalu ‘mubadzir” dan sangat “diemani” untuk dilepas. Kekuatan global lagi melakukan perang ‘currency” tetapi tujuannya tak lebih bagaimana bisa masuk ke Indonesia lebih kuat lagi. Hal tersebut tengah dimulai. Tokoh-tokoh seperti Ade Armando, Ulil Abshar, Musdah Mulia dan beberapa kawan sebelumnya justru adalah “pion-pion” yang dipakai sebagai bagian dari strategi manajemen isu untuk mengaburkan fokus publik. Maka tak heran, respon publik terhadap kebijakan kenaikan BBM tidak seperti era SBY dulu. Apalagi Jokowi sadar betul kekuatan terakhir yang identik dengan rakyat yakni MAHASIWA tengah menikmati program “NKK/BKK” versi reformasi yang mulai ditanam sejak awal SBY duduk di puncak kekuasaan.

Jika mau jujur, penilaian bahwa SBY turut berperan dalam krisis saat ini tak sepenuhnya keliru. Era pertama SBY itu (krisis ekonomi 2008) pemerintahannya belum melampaui batas normal hutang tapi tidak di era kedua dia. Saya kira publik masih ingat bagaimana “kemenangan” periode kedua SBY justru sangat kontroversial dan dikaitkan dengan makin banyaknya hutang Indonesia di periode kedua SBY memerintah. Jadi mari melihat kasus ini secara lebih holistik agar pemahaman kita lebih komprehensif. Setidaknya melakukan penilaian pada Jokowi lebih objektif daripada karena ‘nostalgia” kampanye tahun lalu.

Di luar hiruk-pikuk yang ada dan kesannnya ‪#‎AkuRapopo‬ dari sosok Joko Widodo itu, sebetulnya beliau jeli dan cermat mengamati dan cenderung ‘serampangan” melalukan strategi bukan tanpa persiapan. Itu bagi saya hanya sekedar ‘muslihat” agar darinya beliau bisa memilah dan pada akhirnya memilih. Ingat masih ada momentum 1 Tahun Jokowi-JK dan jangan terkejut misal akan ada pemain yang masuk dan keluar (lagi).

Jika sekarang pemerintahan Jokowi-JK dan dibantu permainan opini dari Ade Armando and team, cobalah baca dengan lebih cermat. Jokowi saat ini sadar, kebijakan hutang di 8 bulan awal dia memerintah jelas keliru, maka sekarang dengan masuknya RR muncul wacana dan kemungkinan akan digulirkan sebagai sebuah kebijakan adalah pemanfaatan dana pensiun dan dana abadi umat milik calon jamaah haji. Mari kawan kita mencoba berpikir positif, jika Kemenag dianggap sebagai salah satu lembaga kementerian terkorup karena dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan ibadah haji yang selalu ‘bermasalah” maka upaya menjadikan Dana Abadi Umat itu ke dalam proyek infrastruktur artinya kita membiayai bersama pembangunan infrastruktur nasional kita mengingat hutang sudah tidak boleh. Bukankah jurus hutang Jokowi banyak kita kritik dan tentang.

Dana pensiun dan Dana Abadi Umat itu jika dialihkan ke proyek infratruktur kita bukankah hal positif? Tinggal diatur saja bagaimana mekanismenya, diskusi dengan MUI Muhammadiyah NU dan lembaga lainnya untuk penggunaannya. Jadi pemilik nantinya tetap akan menerima manfaat dari penggunaan dana mereka. Sekarang kita tanyalah selama ini dana abadi umat itu disimpan dimana? Bunga simpanannya berapa diapakan dan dibawa kemana? Belum lagi bisnis umroh dan haji ini agar sebuah perusahaan bisa memberangkatkan jamaah sendiri dan atas namanya sendiri minimal taruh dana 1 miliar per lembaga. Bayangkan ada berapa lembaga yang hidup dari bisnis ini dan berapa dana “menganggur’ itu tersimpan rapi tentu bukan tanpa “hasil’ karena tidak mungkin naruh duit di bank tetap kan?

Apalagi mulai September 2015 ini, tahapan Pilkada Serentak yang akan dihelat di penghujung tahun akan mulai menggerakkan ekonomi real kita dan menyentuh hampir semua sektor. Saya bisa saja mengambil banyak peran tapi lebih memilih fokus pada riset “sospolek” yang lain setidaknya demi menjaga idealitas (masih ada ya? smile emoticon ).

Maka jika ada pihak mencoba membangun optimisme mari kita sambut dan tentunya tanpa menghilangkan kritik objektif nan konstruktif kita pada pemerintaha yang tengah berjalan. Artikel sederhana ini hanyalah sebuah pembacaan atas sosok dan sekaligus pemerintahan Jokowi. Kritik saya teap jalan tapi jika saya menemukan “sisi pembacaan berbeda” mengapa tidak saya bagikan, setidaknya melepaskan kepenatan di otak dan sekaligus membangun diskusi bersama jamaah fesbukiyah sekalian.

MATARAM,
30 Agustus 2015
Pkl 09.15