ilustrasi. (foto: istimewa)
ilustrasi. (foto: istimewa)

Ini menarik sekaligus menggelitik ketika isu terkait LGBT mencuat di Facebook, banyak akun yang berdiri berseberangan dengan sikap pendiri Mark Zuckenberg itu diblokir. Pasalnya sederhana: atas laporan beberapa akun saja yang entah apakah itu asli atau memang robotic accounts, Facebook tanpa lakukan klarifikasi terkait tuduhan itu, langsung melakukan pemblokiran. Karuan saja, sang pemilik akun terkejut karena tidak bisa mengakses ‘rumah maya’nya di jejaring media sosial paling populer di dunia itu.

Jika soal LGBT katakanlah memang pendirinya sendiri memilih sikap pro sehingga kita jika berseberangan maka diblokir terkesan wajar, walau saya pribadi tetap tidak setuju mengingat argumen HAM yang kerap dipakainya justru melanggar HAM pihak lainnya. Menurut saya ini adalah “A bias standard coming from those who proclaimed that they were human rights fighter”. 

Nah yang menjadi keanehan adalah, jika itu terjadi di negara kita Indonesia, atas sebuah sikap sosial atau politik berbeda dan tidak mengarah pada pelanggaraan HAM serta tetap menjunjung tinggi aturan dan etika yang ada.

Sikap berbeda atau kritik dari masyarakat sipil kepada Rezim yang berkuasa mulai terkena imbasnya. Jika di saat Orde Baru (Orba) mereka bisa melakukan pemblokiran media cetak mengingat media online (daring, dalam jaringan) belum ada, itu terkait kritik yang melayang pada ‘muka’ rezim, maka rezim saat ini justru memakai cara yang lebih soft entah itu bersifat top-down atau murni dilakukan sporadis oleh akun-akun yang pada indikasinya adalah robotic accounts. 

Pemblokiran sepihak oleh perwakilan Facebook setempat atas laporan diduga robotic accounts atau bisa jadi tim cyber yang berfungsi sebagai buzzer lalu akun-akun kritis tersebut di-ban sehingga tidak bisa diakses adalah hal paling menggelikan ketika kritik adalah bagian inherent demokrasi.

Jika memang akun yang dituduhkan itu menyebarkan hate speech atau data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau diklarifikasi masih terkadang bisa dimaklumi. Ini yang aneh adalah, diskusi terjadi, lalu tetiba banyak masuk akun ‘anonim’ dengan nama tidak jelas, foto diri yang dipertanyakan serta data diri yang terkesan disembunyikan ikut nimbrung dalam diskusi lalu tak bisa mempertanggungjawabkan argumennya tetiba melakukan “serangan balik” dengan melaporkan akun kita dan ironisnya, secara serampangan Facebook memblokir bagi saya itu tidak demokratis. Itu pun terjadi pada akun Facebook saya dengan nama Bustomi Menggugat. Tak bisa lagi diakses. Pihak Facebook melakukan klarifikasi pasca pemblokiran, dan saya sesuai prosedur mengirimkan permintaan data termasuk foto passport diri. Akun saya bukan akun ‘abal-abal’ dana data yang saya posting bisa di-trace dan bukan fitnah.

Secara prosedural, seharusnya Facebook lakukan pengecekan akun, men-trace dan lakukan klarifikasi pada akun bersangkutan dan meminta data diri, baru jika tidak bisa memberikan data diri, aksi pemblokiran bisa dilakukan. Bukan malah sebaliknya, main blokir terlebih dahulu atas laporan yang belum bisa dipertanggungjawabkan lalu meminta konfirmasi data. Ini tidak lucu. Tidak demokratis dan mencederai falsafah pendiri Facebook sendiri yang sering berteriak soal demokrasi dan HAM. Apalagi sekarang akun akun robotik banyak bermunculan. Mestinya Facebook jiga lakukan “pembersihan”.

Kejadian tersebut bermula dari postingan akun Bustomi Menggugat terkait situasi jelang Penggusuran di daerah Pasar Ikan Luar Batang, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Tetiba menjadi viral dan banyak akun yang entah asli atau ikut masuk pada kolom komentar. Diskusi yerjadi tetapi mereka menyerang subjektif tanpa data dan fakta. Lalu menghilang dan sore hari akun Facebook atas nama Bustomi Menggugat tak lagi bisa diakses.

Secara eksplisit saya berpesan pada rezim jika kalian anti kritik lebih baik tak perlu menjadi penguasa. Masyarakat sipil berhak bersuara jika melihat dan menemukan data dan fakta bahwa penguasa (ya kalian itu) tidak lagi menjadi pengayom masyarakat terutama masyarakat miskin. Jika setiap kritik dilawan dengan mengerahkan tim cyber dan lakukan pemblokiran itu sama saja, kalian lebih parah dari Orde Baru. Rezim yang kalian kerap sebut sebagai tirani itu melakukannya terang-terangan sedangkan kalian melalui tim cyber. Ini menyedihkan sekaligus memalukan. Mencederai semanhat demokrasi dan reformasi yang sama-sama kita perjuangkan.

Facebook, di era keterbukaan anda justru mundur beberapa langkah dan itu menyedihkan ketika masih berteriak mendukung demokrasi dan HAM tetapi sistem anda menyediakan aturan yang tidak demokratis dan cenderung melanggar HAM. Lebih ironisnya, hanya karena laporan akun-akun yang jika diidentifikasi justru yang “abal-abal”. Entah murni cinta pada idola barunya yang kebetulan menjadi penguasa atau karena ‘akun berbayar’ tapi ironisnya tak berani membuka (jati) dirinya hatta di media sosial tetapi melaporkan sebuah akun asli dengan data diri jelas hanya karena perbedaan sikap dan kalah argumentasi apa absah lantas melaporkan akun kami. Ini ternyata terjadi pada banyak teman kami lainnya.

Salam demokrasi dan saatnya juga diterapkan di dunia maya sebagai bagian dari “public sphere” dampak perkembangan dan revolusi IT yang kini tengah kita hadapi.

SURABAYA

Kamis, 14 April 2016

Hari ke-3 Akun Facebooknya Diblokir

(Bustomi Menggugat)

By Bustomi Menggugat

Bustomi Menggugat adalah peneliti lepas dan analis politik. Keseharian beliau selain riset dengan berbagai lembaga, mengisi program TV dan radio juga kerap diundang mengisi topik kepemudaan dan mahasiswa. Bustomi Menggugat juga merupakan tim muda Kuliah Tjokroaminoto Untuk Kebangsaan dan Demokrasi Unair. Di luar aktivitas hariannya, beliau menyukai dunia travelling, tulis menulis dan blogging sehingga kerap diminta mengisi dengan topik terkait oleh berbagai lembaga dan komunitas. Untuk mengundang beliau bisa kontak berikut ini: Email: [email protected] Kontak: 0812-5266-3905 (Whatsapp Only)

15 thoughts on “Akun “Abal-Abal”, Facebook dan Pemblokiran”
  1. Tapi, bukankah nikmat dalam keadaan seperti ini?
    Ini baru namanya perjuangan.
    Bismillah, insya Allah.

  2. Yaaah, facebook itu platform swasta, bukan milik negara(publik). Kalau situ posting hal yg bertentangan dgn kebijakan mereka maka hak mereka u/ nutup. Itu bukan pelanggaran terhadap hak bicara ente, ente masih bisa kok cari platform lain. Cri moar fagt.

    Dilain pihak, kalo alasan akun ditutup gara “robotic account” maka itu adalah kerjaan org yg g seneng ke ente, bukan fb. Fair? Jelas nggak.

    1. gak jelas. saya sudah bilang sistem FB perlu dievaluasi. laporan ‘netizen’ yg belum tentu citizen mestinya diklarifikasi di awal (sebelum diblokir) bukan pasca blokir. Kalau boleh tahu ini namanya siapa ya?

Leave a Reply